Pemerintah Memberi Tambahan Kuota BBM Setelah Diultimatum

Baru-baru ini media massa di Kalimantan dipenuhi oleh berita mengenai ancaman Gubernur se-Kalimantan untuk tidak memproduksi batu bara. "Empat gubernur se-Kalimantan sepakat untuk menghentikan produksi hasil tambang apabila pemerintah tidak kunjung menambah kuota BBM sampai akhir Mei ini," ucap Senator asal Provinsi Kalimantan Timur Bambang Susilo di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (9/5).
Meskipu berita yang lebih menjadi sorotan adalah kecelakaan pesawat Superjet 100 Sukhoi  milik perusahaan Rusia yang hilang kontak di Gunung Salak (Jawa Barat).

Empat Gubernur ini menberikan ultimatum dimaksudkan agar pemerintah mau menambah kuota BBM yang diperuntukkan Kalimantan.
Ancaman tersebut, menurut Bambang, jangan dianggap remeh pemerintah pusat. Sebab, Kalimantan merupakan penghasil tambang terbesar bagi kebutuhan nasional. "Jika ancaman itu terlaksana, apa jadinya pulau Jawa dan daerah lain?" kata dia.

Di pulau Jawa, lanjut Bambang, jarang sekali ada antrean panjang 2 sampai 5 km. Namun, di Kalimantan yang merupakan penghasil tambang terbesar justru antrean di SPBU kerap terlihat. "Ini sama saja tikus mati di lumbung padi," tegas Bambang.

Takutnya, ujarnya, aspirasi gubernur itu tidak terlaksana atau diabaikan pemerintah pusat akan berdampak buruk. Efeknya daerah Kalimantan dapat menimbulkan perpecahan dan menginginkan merdeka khususnya. "Artinya ada suatu cita-cita bagi mereka bahwa lebih adil merdeka dibandingkan bergabung dengan NKRI dan ini sudah ada potensi seperti itu," kata Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu.

Bambang menilai, untuk itu DPD RI harus menjadi garda terdepan agar tidak terjadi potensi seperti itu. Sebab, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur menganggap lebih baik bergabung dengan Brunei Darussalam atau Malaysia. Di sana dianggap lebih sejahtera dan terperhatikan," ulas dia.

Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Selatan Adhariani menambahkan, kuota BBM di Kalimantan sampai hari ini hanya mencapai 5 sampai 7 persen. Jauh dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan pulau Jawa dan Bali mendapatkan 59 persen. "Kalau bicara persentasi saja, ini sangat tidak adil," terang dia.

Hal yang disampaikan ini sangat jelas nyata kita lihat setiap hari di daerah Kalimantan. Di Kalimantan Barat sendiri dapat dilihat betapa panjangnya antrian di kota dan kabupaten . Di daerah Kab.Putusibau, Kec. Badau masyarakat tidak menggunakan BBM jenis bensin asal Indonesia, namun menggunakan BBM jenis bensin asal negara tetangga Malaysia. Menurut penduduk setempat bensin asal Malaysia lebih bersih dan jernih meskipun harganya sama. Menyimpang sedikit dari masalah BBM, masyarakat Badau tidak mendapat pendidikan sekolah dasar tidak layak dikatakan pendidikan apalagi masalah listrik. Listrik dari pemerintah sangat tidak dapat dinikmati dengan baik. Listrik yang mereka dapatkan hanya menyala pada siang hari dan setiap malam selalu padam. Saat ini masarakat Badau lebih memilih menggunakan listrik dari Malaysia, alasannya sangat sederhana yaitu masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam setiap harinya. Inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Salahkah masyarakat perbatasan jika merasa tidak tipedulikan?

Adhariani menjelaskan, 2 per 3 kebutuhan BBM, minyak, dan batubara nasional disumbangkan dari Kalimantan. Kebutuhan nasional sebenarnya tergantung pada Kalimantan. "Untuk itu, kita minta keadilan atas kejadian ini," Kata Adhriani.

Selain itu, lanjut dia, pertemuan 4 gubernur Kalimantan pada intinya sepakat apabila tuntutan terkait penambahan kuota BBM hingga Mei 2012 tidak juga ditanggapi, maka terjadi moratorium (penghentian sementara) pengiriman batu bara ke Pulau Jawa. "Kebijakan itu jangan dianggap enteng pemerintah pusat," papar Adhariani.

 Pada akhirnya pemerintah melunak dengan tuntutan para gubernur Kalimantan yang meminta tambahan kuota BBM untuk kawasan tersebut. Untuk mendapatkan begini saja Gubernur harus mengultimatum pemerintah. Sekali lagi pemerintah harus intropeksi diri, jangan hanya memikirkan kantong sendiri.
“Ditambah sedikit,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik saat ditemui usai sidang kabinet paripurna, Kamis (10/5).

Ia mengatakan Kementerian ESDM dan BPH Migas telah mengadakan pertemuan dengan para gubernur Kalimantan. Dari pertemuan itu menghasilkan keputusan tersebut. Ia menjelaskan penambahan itu merupakan sisa kuota BBM yang telah disebar ke seluruh wilayah Indonesia.
“Sebenarnya, karena memang jatahnya masih ada sisa, ya dikasih. Sedikit,” katanya.
Ia pun meminta agar para gubernur tidak boleh mengancam lagi terkait kuota BBM. Menurutnya, menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah mengamankan subsidi dan tugas untuk mengamankan kuota.